VIVAnews – Draf kesepakatan senilai US$125 juta atau sekitar Rp.1,25 triliun, yang akan membuat Google Inc. menguasai hak digital atas jutaan buku yang tak lagi diterbitkan, akan dinegosiasikan ulang terkait sinyalemen Departemen Kehakiman AS bahwa perjanjian itu bisa melabrak UU antimonopoli, demikian dinyatakan sejumlah pengacara yang terlibat dalam perkara ini, Selasa kemarin (22/9).
Sebagaimana tertera dalam berkas pengadilan, tim pengacara Authors Guild, Asosiasi Penerbit Amerika, dan pihak penggugat lain menyatakan bahwa mereka dan Google telah bertemu para pejabat senior Departemen Kehakiman Kamis lalu dan sepakat untuk berkerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Perkara ini menyangkut rencana Google untuk memindai jutaan buku dan membuatnya bisa dicari dan dibeli secara online. Dalam perjanjian ini, pihak penerbit dan penulis akan mendapatkan bagian terbesar dari hasil penjualan buku-buku yang untuk saat ini masih berada di bawah payung perlindungan paten. Google mengatakan layanan itu justru akan merevitalisasi karya-karya tulis yang terancam akan terlupakan.
Dalam sebuah sesi brifing pekan lalu, pihak Departemen Kehakiman telah menyampaikan kepada hakim pengadilan distrik Denny Chin bahwa kesepakatan ini berpotensi memberi kekuasaan kepada Google untuk menaikkan harga buku dan melemahkan iklim kompetisi. Tapi di sisi lain mereka juga mengatakan bahwa, jika direvisi, perjanjian itu bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU hak cipta dan antimonopoli AS.
Pemerintah mendorong perjanjian itu agar diperbaiki dan menyatakan “kesepakatan itu berpotensi untuk memberi nafas kehidupan baru bagi jutaan karya yang sekarang sulit diakses publik.”
Tertera dalam berkas pengadilan, Selasa kemarin tim pengacara pihak penulis dan penerbit mengatakan, “sebagaimana dinyatakan pemerintah AS, tak ada pihak manapun yang ingin kehilangan peluang atau momentum ini.”
Mereka mendesak Chin untuk menunda sidang hingga 7 Oktober mendatang dan menyatakan bahwa sebuah draf kesepakatan baru akan mencoba mengeliminir sejumlah keberatan yang mencuat dari 400 butir argumen yang masuk yang telah diberkas pengadilan awal bulan ini.
Tim pengacara mencatat bahwa tanggapan yang masuk meliputi ratusan keberatan dari sejumlah perorangan dan perusahaan. Selain itu, juga ada keberatan dari pemerintah Jerman dan Prancis dan jaksa penuntut umum negara bagian Connecticut, Kansas, Missouri, Pennsylvania, Texas, dan Washington.
Saingan Google, Amazon.com Inc. dan Microsoft Corp., juga menentang kesepakatan ini.
Juru bicara Google Gabriel Stricker membenarkan hal itu dan menyatakan dalam e-mailnya bahwa mereka “tengah mempertimbangkan berbagai isu yang diangkat Departemen Kehakiman dan pihak lain, dan kami akan mencari solusinya seiring berjalannya proses persidangan.”
Consumer Watchdog, LSM pembela hak-hak konsumen di AS yang juga meminta pengadilan untuk menolak perjanjian itu, dalam statemen mereka ke pengadilan mengatakan bahwa hak cipta yang menjadi isu kunci harus diselesaikan di lantai Kongres dalam sebuah forum yang terbuka untuk publik.
“Intinya, Google dan pihak penulis dan penerbit kini kembali ke titik nol dan harus menegosiasikan ulang kesepakatan itu,” kata John M. Simpson, advokat hak-hak konsumen dari Consumer Watchdog yang juga merupakan satu dari delapan saksi yang telah didengar keterangannya tentang kesepakatan ini di Komisi Hukum DPR AS.
Direktur Eksekutif Authors Guild Paul Aiken mengatakan mereka ingin mencari jalan keluar bagi masalah ini. Meski demikian, mereka tetap hakulyakin bahwa kesepakatan dengan Google “menawarkan jalan terbaik untuk membuat jutaan buku yang tak lagi diterbitkan bisa tetap diakses pembaca, mahasiswa, dan cendekiawan dan membuka pasar baru bagi kalangan penulis buku.”
Perjanjian ini diumumkan oleh Google dan pihak penerbit pada Oktober tahun lalu dengan tujuan untuk mencari kesepakatan damai dari dua gugatan hukum yang dilayangkan berkait rencana Google memindai buku-buku itu (sumber: AP).
