VIVAnews – Di China, Twitter dan situs jejaring sosial sedang tumbuh menjadi alat perubahan sosial yang mengancam kemapanan rezim Komunis. Tak heran jika pemerintah China kerap bersikap represif terhadap Facebook, Twitter, dan berbagai situs jejaring sosial lainnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, menjelang peringatan besar-besaran HUT ke-60 Republik Rakyat China pada 1 Oktober mendatang, pemerintah memberlakukan sistem pengamanan ekstra ketat, termasuk memblokir sejumlah situs jejaring sosial semacam Facebook dan Twitter.
Sejumlah LSM di China belakangan ini mulai menggelar berbagai kursus di Beijing untuk melatih jurnalis-warga (citizen-journalists) menggunakan Twitter dan media-baru lainnya untuk melaporkan liputan mereka.
Salah satu pembicara utama di kursus-kursus ini adalah Twitterati China terkemuka, Zhou Shuguang, yang selama ini dikenal di dunia maya dengan nama Zola. Zola menjelaskan, saat melaporkan isu-isu politik sensitif, Twitter bukan hanya alat liputan yang bagus tapi juga bisa melindungi dia jika tiba-tiba ditahan aparat keamanan.
“Jurnalis-warga biasanya akan melaporkan kapan dan di mana mereka mengunggah laporan terakhir,” dia menjelaskan. “Jika mereka mendapat masalah, maka netizen atau wartawan dapat melacak keberadaan mereka berdasarkan jejak digital itu.”
Pembicara lain di kursus ini adalah Ma Xiaolin. Dia adalah mantan koresponden luar negeri untuk Kantor Berita Xinhua dan sekarang memimpin Bolianshe, aliansi para blogger di China.
Dia mengatakan situs jejaring sosial punya kekuatan besar, meski nilai pentingnya selama ini telah kelewat dilebih-lebihkan menyusul kolapsnya berbagai media tradisional. “Media tradisional mulai tersingkir dari arena. Mereka gagal memenuhi apa yang seharusnya menjadi peran dan tanggung jawab sosial mereka. Kalau mereka tidak bisa memenuhinya dengan baik, maka yang lain akan melakukannya.”
Beberapa tahun belakangan ini, di China situs jejaring sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam melaporkan berbagai berita sensitif seperti korupsi pejabat pemerintah dan kerusuhan sosial. Karenanya, media tradisional pun mulai gerah dibuatnya. China Central Television, sebagai contoh, sedang merancang perombakan besar-besaran atas program berita petangnya yang selama bertahun-tahun menjadi primadona. Koran utama Partai Komunis, People’s Daily, menambah jumlah halaman mereka, dari 16 menjadi 20, untuk memperluas daya jangkau liputan.
Namun demikian, ketika terjadi konflik berdarah antara suku minoritas Uighur dan mayoritas Han di barat Provinsi Xinjiang pada 5 Juli 2009, akses Twitter dibatasi pemerintah. Situasi ini kontras dengan yang terjadi di Iran, di mana Twitter menjadi salah satu media terpenting untuk mengabarkan hasil pemilu Iran ke luar negeri.
Ismael An, seorang tweeter muda di China Timur dan warga minoritas Muslim Hui, mengatakan, “Sepertinya Xinjiang masih berada di balik tirai bambu,” katanya. “Setelah koneksi Internet diputus, penduduk jadi jauh lebih sulit untuk membuat suara mereka didengar dunia luar.”
Kantor berita pemerintah, Xinhua, melaporkan kerusuhan itu hanya berselang beberapa jam saja--jauh lebih cepat dari ritmenya selama ini dalam melaporkan insiden serupa. Keesokan harinya, pemerintah memutus semua jaringan Internet di Provinsi Xinjiang, terkecuali di press-center yang dipenuhi wartawan asing dan domestik. Pemerintah berdalih mereka berupaya mencegah kawanan penjahat dan perusuh memanfaatkan internet untuk mengorganisir aksi mereka. Polisi belakangan memeriksa Ismael berkaitan tulisan-tulisannya yang mendukung warga Uighur.
“Mereka bilang blog saya telah menghasut kebencian rasial,” Ismael mengungkapkan. “Saya kira ini tuduhan mengada-ada. Pemerintah menciptakaan tabu untuk membicarakan masalah etnis minoritas dan melarang saya membahas suku saya maupun saudara-saudara Muslim saya.”
Sepanjang kerusuhan itu, China memblokir berbagai situs jejaring sosial seperti YouTube, Facebook, termasuk Twitter. Sejumlah situs serupa yang berasal dari China juga telah dipaksa mematikan mesin mereka untuk sementara waktu di bawah ancaman hukuman berat.
Pertengahan Juli lalu, salah satu situs micro-blogging China bernama Jiwai masih beroperasi. Dalam bahasa China, Jiwai berarti percakapan. CEO-nya, Li Zhuohuan, menjelaskan bahwa situsnya menjadi begitu populer karena Jiwai menggunakan bahasa China dan pengguna bisa posting dengan menggunakan SMS dan instant messages via layanan seluler lokal—dua kelebihan yang belum dimiliki Twitter pada Juli lalu.
“Orang China menggunakan SMS melalui telepon seluler mereka dalam jumlah dan frekuensi yang sangat tinggi,” kata Li. “China juga memiliki jumlah besar pengguna QQ, piranti lunak instant-messaging.”
Li menjelaskan tiap posting di Jiwai dibatasi 140 karakter. Tapi, 140 huruf China bisa menggambarkan makna bahasa dua atau tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan tulisan dalam bahasa Inggris. Li menambahkan, untuk saat ini, kebanyakan penggunanya masih memanfaatkan Jiwai untuk bertukar konten hiburan. Dia berharap di masa mendatang Jiwai akan punya peran sosial yang lebih signifikan. “Saya berharap di masa mendatang, pemerintah kami akan mengakui media ini atau bahkan mulai mendukung dan menggunakannya.”
Para pemimpin China tentu suka menjelajahi Web, tapi sementara ini mereka tampaknya belum gemar tweeting (sumber: Time, NPR.org).
