VIVAnews - Diberlakukannya kembali sertifikat A milik RIM hari ini memang mengundang antusiasme sejumlah pihak. Akan tetapi, langkah pemerintah ini tetap menuai kritik pedas, terutama dari LPPMI. Kenapa?
Kamilov Sagala, Direktur Kebijakan Publik Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Informasi, menilai langkah BRTI yang mengizinkan RIM untuk memasukkan BlackBerry-nya ke Indonesia, kendati hanya produk lama, menunjukkan inkonsistensi pemerintah.
“Pemerintah terlalu lembek dan tidak tegas,” ucap Kamilov di Jakarta, 15 Juli 2009. “Mengizinkan RIM untuk impor tanpa bukti pembangunan justru menutup kesan dan itikad baik pemerintah dalam mementingkan konsumen. Mereka justru cenderung membela industri,” ucapnya.
Kamilov menyayangkan pemerintah yang kurang belajar dari pengalaman Indonesia sebelumnya pada kasus larangan terbang Uni Eropa yang menimpa maskapai penerbangan lokal, termasuk Garuda Indonesia.
“Ketika itu, pemerintah mati-matian untuk mengusahakan agar maskapai penerbangan lokal diperbolehkan kembali untuk dibuka lagi rute terbang ke sana (Eropa). Sekarang, pemerintah malah dengan mudah meloloskan permintaan RIM, padahal bukti pembangunannya belum kelihatan,” ujar Kamilov.
“Sayang, pemerintah kita mudah terlena dengan janji manis industri. Akibatnya, kepentingan rakyat disampingkan,” ucapnya.
