VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari mengatakan bahwa KPU sebenarnya tidak berencana untuk menyelenggarakan tabulasi elektronik, bila tidak ditawari sistem SMS oleh International Foundation for Electoral System (IFES) secara gratis.
"Kemarin-kemarin sebenarnya kita tidak berkeinginan untuk mengadakan perhitungan elektronik. Karena pengalaman sewaktu pemilu legislatif perhitungan ini tidak maksimal," kata Abdul Hafiz di kantor KPU Menteng Jakarta, Jumat 20 Juli 2009.
Bahkan, KPU dituduh melakukan penyimpangan dana melalui pengadaan perhitungan elektronik itu.
"Kita dituding macam-macam. Ada yang mengatakan biayanya mencapai 200 milyar," kata Abdul Hafiz. Namun, Hafiz mengakui, bahwa pada pemilu legislatif KPU telah menghabiskan Rp 20 miliar untuk berbagai keperluan untuk tabulasi elektronik dengan teknologi ICR, termasuk sewa jaringan.
"Tiba-tiba ada tawaran dari IFES untuk menggunakan sistem SMS, dan mereka siap membiayai terutama biaya untuk kerjasama dengan Telkomsel," kata dia.
Setelah dipelajari oleh tim TI KPU, kata Abdul, akhirnya KPU memutuskan untuk mengadalkan tabulasi elektronik. "Kita, sudah pertimbangkan, Kita tidak keluar biaya apa-apa disini," ujarnya.
Dalam hal ini, Abdul menerangkan, KPU menerima manfaat tanpa perlu pusing memikirkan apa-apa lagi. "Manfaatnya ya kalau sistem itu jalan, kan tanpa keluar uang, kita bisa memberi informasi kepada masyarakat."
Tapi, kata Abdul, kendali tetap berada di tangan KPU. IFES, sebagai lembaga asing akan melaporkannya ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di Bappenas program mereka diverifikasi, juga sumber dananya. Sementara pengimplementasiannya tetap dikonsultasikan dengan KPU.
