VIVAnews - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Permerintah (LKPP) tidak dilibatkan dalam menentukan sewa gedung untuk lokasi pusat tabulasi nasional di Hotel Borobudur Jakarta. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo kepada VIVAnews, Senin 23 April 2009.
LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007.
Lembaga ini bertugas dalam pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa di badan pemerintahan. Dalam hal ini, LKPP bertugas melakukan pendampingan prosedural kepada KPU dalam melakukan penunjukkan pengadaan pemilu.
Seharusnya, setiap pengadaan barang dan jasa di KPU, LKPP melakukan pendampingan dan memberikan saran-saran prosedural. Namun, untuk masalah sewa gedung tabulasi nasional pemilu (TNP) di Hotel Borobudur, LKPP sama sekali tak dilibatkan alias KPU jalan sendiri.
Selain itu, kata Agus, KPU juga sempat hendak melakukan pengadaan kendaran bermotor tanpoa berkonsultasi terlebih dahulu dengan LKPP. "Dua kali pengadaan kendaraan itu kami tolak," ujar Agus.
Menurut Agus, berdasarkan kabar yang ia dengar, untuk menyewa gedung di Hotel Borobudur, KPU harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2 miliar.
Sebenarnya, kata Agus, secara keseluruhan pengadaan logistik KPU pada pemilu legistlatif 2009, jauh lebih baik dibandingkan pemilu lima tahun lalu, dalam hal jumlah anggaran yang bisa dihemat.
Sayangnya, hal itu tercoreng dengan kesalahan manajemen pengelolaan pelaksanaan di lapangan, seperti lambannya penghitungan suara secara elektronik. Agus mengatakan hal itu disebabkan oleh mepetnya jadwal yang dijalankan KPU.
Contohnya, kata Agus, saat acara Bimbingan Teknis teknologi informasi KPU di Puncak, seharusnya yang dilatih adalah operator-operator yang melakukan pemindaian scanner terhadap formulir C1 IT di lapangan.
Tapi, yang hadir justru pejabat-pejabat KPUD yang tak secara langsung menangani hal itu. "KPU membutuhkan seorang manajer yang baik," kata Agus.
