VIVAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai lembaga keuangan lokal belum menunjukkan kemampuannya membiayai pembangunan menara base transceiver station (BTS) operator telekomunikasi.
Untuk membangun BTS, dana yang dibutuhkan operator telekomunikasi bisa mencapai Rp 70-80 triliun per tahun.
"Sekarang untuk pendanaan lokal paling bisa mendapatkan maksimal Rp 2-3 triliun, sedangkan kebutuhan per tahunnya Rp 70-80 triliun," kata Kepala BKPM Gita Wirjawan di kantor Menko Perekonomian, Jalan Wahidin, Jakarta, Rabu 17 Maret 2010.
Menurut Gita, hasil penilaian BKPM menunjukkan Indonesia membutuhkan sekitar Rp 150-200 ribu menara BTS hingga 5-7 tahun mendatang. Untuk pembangunannya, perusahaan harus mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar per menara BTS.
"Sekarang apakah kita ingin benar-benar ingin meningkatkan kapasitas dan coverage," ujarnya.
Namun, dia tetap optimistis masalah daftar negatif investasi (DNI) di sektor telekomunikasi dapat diselesaikan akhir Maret ini.
Gita menilai, jika permodalan dari luar negeri masih dibatasi, operator telekomunikasi hanya bisa mengandalkan pendanaan dari dalam negeri.
"Selama ini (pendanaan lokal) belum terbukti mampu menopang peningkatan coverage dan kapasitas secara besar," ujarnya.
Sementara itu, jika asing diperbolehkan masuk, BKPM optimistis pendanaan dari lembaga keuangan asing tidak terbatas dan mampu menopang kebutuhan yang diperlukan.
"Kalau kita peka dengan realitas itu, dan sektor telekomunikasi ini masih ditutup, kita tidak perlu terlalu ambisius untuk kepentingan target investasi," ujar Gita.
Dia menambahkan, BKPM sebetulnya tidak membuat batasan persentase asing bisa menanamkan investasinya di bidang menara telekomunikasi. Pihaknya hanya berharap pemerintah memberikan keterbukaan bagi investor asing bermain di sektor tersebut.
"Apakah 10, 20, 45, atau 90 persen itu adalah hal yang positif. Kami tidak menginginkan mutlak harus minoritas," kata dia.
Kendati demikian, BKPM mengakui pemikiran dari lembaganya hanya mengambil dari sisi bisnis. Sementara itu untuk segi teknis, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian terkait.
"Kami kan ada amanah dari presiden dan target investasi ini tidak kecil. Saya pikir sektor telekomunikasi bisa berperan dalam mendatangkan investasi dari luar," ujar dia.
BKPM selanjutnya akan melimpahkan penyelesaian masalah ini kepada menko perekonomian dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
arinto.wibowo@vivanews.com
